PSBB di Jakarta Tidak Berjalan Baik

PESAT.id – Menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 yang terus memakan korban, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah kota, salah satunya Ibu Kota Jakarta. Penerapan PSBB di DKI Jakarta ini dijadwalkan berlangsung sejak 10 April 2020 hingga 23 April 2020 mendatang setelah Gubernur Anies Baswedan meneken Pergub Nomor 33 tahun 2020.

Meski begitu, Ketua Forum Komunikasi Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan menyatakan penerapan PSBB selama lebih dari sepekan ini dinilai tidak berjalan dengan baik. Dia mengatakan bahwa masih adanya penumpukan dan kerumunan warga di fasilitas umum yang menghubungkan Jakarta dengan kota serta kabupaten di sekitarnya.

“Terbukti PSBB di Jakarta tidak berjalan baik, pada 15 dan 16 April 2020 kemarin masih terjadi penumpukan penumpang di stasiun dan kereta listrik (KRL) dari Bogor, Depok dan Bekasi menuju ke Jakarta,” jelas TIgor, Sabtu (17/4/2020).

“Padahal sejak 15 April hingga 2 pekan ke depan Bogor, Depok dan Bekasi mulai menerapkan PSBB,” tambahnya.

Tigor mengatakan bahwa adanya penumpukan penumpang ini merupakan bukti masih banyak perkantoran dan usaha yang beroperasi dan pegawainya masih diwajibkan masuk kerja.

“Melihat ini perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap penerapan PSBB di Jakarta setelah sepekan berjalan,” ujarnya.

Tigor menilai dibutuhkan adanya evaluasi kinerja Pemprov Jakarta dalam menjalan PSBB di Jakarta.

“Hingga hari ini banyak informasi yang menunjukkan, masih terjadi pelanggaran PSBB yakni aktivitas berkerumun di kampung-kampung di Jakarta,” ungkapnya.

Adanya warga yang masih berkerumun disebut Tigor dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari aparatur Pemprov di lapangan.

“Sehingga masyarakat masih melakukan kegiatan yang membahayakan dirinya serta orang lain berupa penyebaran Covid 19. Ini menunjukkan penegakan dan pengawasan terhadap kantor atau perusahaan di luar 8 sektor yang diperbolehkan oleh aturan PSBB bisa jadi masih banyak yang beroperasi,” ungkapnya.

Selain itu, Tigor menyebut lemahnya pengawasan aparatur Pemprov yang menjadi penyebabnya hingga masih banyak pekerja berangkat kerja ke Jakarta. Mengantisipasi hal tersebut, Tigor menyebut Pemprov Jakarta perlu untuk melakukan pendataan terhadap potensi pekerja yang masih bekerja ke Jakarta dari kota sekitarnya.

“Data ini diperlukan agar dapat bekerja sama pengelola transportasi publik seperti KRL Jabodetabek untuk mengatur pelayanan agar tidak terjadi penumpukan penumpang kembali. Jika mereka keluar masuk Jakarta dengan transportasi publik yang padat tentu terancam tertular Covid 19” ungkapnya.

Bantuan Tidak Jelas

Selain itu, Tigor juga menyoroti jaringan pengaman sosial untuk warga miskin. Dia menilai bahwa bantuan untuk masyarakat miskin masih belum tertata rapi.

“Distribusi bantuan sosial wabah Covid-19 bagi warga miskin pun masih berantakan. Banyak terjadi bantuan justru diberikan kepada warga yang tidak berhak menerima. Sementara warga berhak menerima justru tidak mendapatkan bantuan,” ujar Tigor.

“Kondisi di lapangan ada bantuan yang tidak jelas seharga Rp 600 ribu seperti disampaikan oleh pemerintah pusat. Besarnya bantuan hanya seharga Rp 150 ribu tapi informasi itu dibantah karena bantuan itu berasal dari dinas sosial pemprov Jakarta bukan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here